7 Pengertian Prinsip Demokrasi, Sejarah, Macam-Macam Demokrasi Terbaru

Pengertian Prinsip Demokrasi, Sejarah, Serta Macam-Macam Demokrasi – Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos/cratein.  Demos berarti rakyat atau penduduk, dan kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kekuasaan tersebut mencangkup sektor sosial, ekonomi,, budaya, dan politik.

Pengertian prinsip demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan. Dimana keputusan tersebut akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Dalam arti rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sistem pemerintahan demokrasi mengizinkan seluruh warga negara berperan aktif. Peran tersebut bisa secara langsung maupun diwakilkan dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang.

Baca Juga : Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Pengertian Prinsip Demokrasi

Prinsip merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipegang dan di taati. Sedangkan pengertian Prinsip demokrasi adalah kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokrasi. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Prinsip ini bisa diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara karena berfungsi sebagai pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan seperti itu rakyat tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa.

2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak Asasi Manusia ini mencangkup hak hidup, hak kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain yang sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena pada hakikatnya perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari pembangunan yang demokratis.

3. Peradilan Tidak Memihak Dan Bebas

Peradilan tidak memihak artinya peradilan yang tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa pada saat persidangan. Sedangkan peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat dibutuhkan sehingga bisa melihat permasalahan dengan jernih dan tepat.

4. Kebebasan berpendapat dan berserikat

Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. Sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapatnya. Sejarah dan pengertian prinsip demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nuraninya dan menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.

5. Kebebasan Pers

Pers yang bebas menjadi media penyalur aspirasi warga negara. Sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainnya sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Sehingga terjalinlah komunikasi antara rakyat dengan pemerintah.

6. Penegakan Hukum, Dan Kedudukan Sama Setiap Rakyat Di mata Hukum

Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta jika tidak ada  penegak hukum. Oleh karena itu penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum itu akan di taati oleh setiap warga negara.

7. Pergantian Pemerintah Secara Berkala

Pergantian pemerintahan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian pemerintah harus digelar dengan jujur dan adil. Dengan tujuan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan.

Sejarah Terbentuknya Demokrasi Di Indonesia

Sistem pemerintahan demokrasi pertama kali diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi semua masalah kenegaraan harus di bicarakan langsung dengan para rakyatnya.

Pastinya dengan cangkupan wilayah sangat luas dengan jumlah penduduk hingga 250 juta, sistem pemerintahan demokrasi sudah tidak relavan untuk diterapkan. Sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung akan terlibat dalam setiap keputusan pemerintah.

Oleh karena itu terbentuklah seperti sekarang ini dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perpajangan tangan dari inspirasi rakyat.

Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada era pemerintahan Soekarno. Sedangkan pengertian prinsip demokrasi pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto sampai era reformasi negara kita masih menganut sistem pemerintahan demokrasi pancasila.

Namun pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarah pada arti dan pengertian prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung.

Sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan setelah penerapan serta memahami apa itu pengertian prinsip demokrasi seperti sekarang ini. Karena rakyat berperan aktif dalam memilih wakil, dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh warga negara indonesia.

Ciri Ciri Demokrasi

Negara bisa dikatakan sudah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi apabila berbagai ciri-ciri demokrasi sudah diusung. Berikut ini beberapa ciri-ciri yang bisa diperhatikan:

a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak

b. Ciri konstitusional

Hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara itu

c. Ciri perwakilan

Dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri pada pemilihan umum

d. Ciri pemilihan umum

Suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pemimpin untuk menjalankan pemerintahan sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan.

e. Ciri kepartaian

Partai menjadi sarana/media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi

f. Ciri kekuasaan

Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

g. Ciri tanggung jawab

Adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

Macam Macam Demokrasi

Ada bermacam-macam demokrasi yang diterapkan di berbagai negara di dunia. Keanekaragaman ini timbul karena akibat kebudayaan bangsa di dunia yang berbeda-beda, sehingga banyak sekali macam-macam demokrasi. Namun macam-macam pengertian prinsip demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada tiga faktor yang membedakan jenis demokrasi yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan prinsip ideologi suatu negara, dan berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.

Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Pada umumnya demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

• Demokrasi Langsung (Direct Democracy)

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan suatu negara. dalam demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung.

• Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy)

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan suatu keputusan negara secara tidak langsung, artinya rakyat mengirimkan wakil yang sudah dipercaya untuk menyampaikan kehendak mereka.  Jadi wakil rakyat yang terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena pada sistem demokrasi ini kekuasaan politik warga negara dilaksanakan secara tidak langsung.

Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

Sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

• Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu setiap warga negara dan memberikan kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya.

Pengertian prinsip Demokrasi liberal disebut juga demokrasi konstitusi yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi. Dimana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warganya sesuai yang tercantum dalam konstitusi.

• Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme. Dimana kepentingan negara dan kepentingan umum lebih di pentingkan dari pada kepentingan individu.

• Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sistem demokrasi pancasila berasaskan musyawarah untuk kepentingan bersama.

Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antar Kelengkapan Negara

Sistem demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu:

• Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Referendum

Demokrasi referendum adalah sistem demokrasi dimana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Tetapi rakyat memiliki kendali terhadap parlemen itu melalui sistem referendum. Sistem referendum adalah pungutan suara yang dilakukan untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung dan menyeluruh.

• Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem serta pengertian prinsip demokrasi dimana pemerintah memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat. Para mentri yang menjalankan lembaga eksekutif (pemerintah) di pilih langsung oleh lembaga legislatif(badan perwakilan rakyat).

Para mentri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul legislatif, sehingga bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Sistem seperti ini disebut dengan sistem kabinet parlementer.

Dalam demokrasi ini kedudukan presiden sebagai kepala negara namun bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Mentri menjalankan tugas atau program yang disetujui oleh badan legislatif.

Selama pemerintahan menjalankan tugas sesuai kesepakatan parlemen maka kedudukan pemerintah menjadi stabil dan mendapat dukungan dari parlemen. Tetapi jika menyimpang , parlemen dapat menjatuhkan kabinet, berarti para mentri harus meletakkan jabatannya.

Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan adalah sistem demokrasi dimana kedudukan antara badan eksekutif dan badan legislatif berada pada tempat yang terpisah. Maksudnya keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti halnya pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer.

Mentri-mentri diangkat oleh presiden dan kedudukannya sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan presiden dan para mentri tidak tergantung pada parlemen dan tidak bisa dihentikan oleh parlemen.

• Demokrasi Perwakilan Dengan Sistem Referendum Dan Inisiatif Rakyat

Yaitu sistem demokrasi gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Bedan perwakilan tetap ada akan tetapi di kontrol oleh rakyat baik melalui referendum yang bersifat obligator maupun fakultatif.

Pengertian Demokrasi Dalam Islam

Pandangan Ulama Tentang Demokrasi

Yusuf Al-Qardhawi:

Menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan islam. Bisa dilihat dari beberapa hal, contohnya:

• Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan orang banyak untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka memilih pemimpin yang mereka sukai. Begitu juga dengan islam, islam menolak seorang imam shalat yang tidak disukai makmumnya.
• Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga searah dengan islam. Bahkan amar ma’ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran islam.
• Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi, oleh karena itu barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihannya sehingga kandidat yang semestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti dia sudah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
• Penetapan hukum yang berdasarkan suara, mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip islam. Misalnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah Ibn Umar. Contoh lainnya adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khalifah tentu saja mayoritas suara yang diambil selamanya tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
• Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang searah dengan islam.

Salim Ali Al-Bahnasawi

Menurut beliau demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang terbalik dengan islam. Sisi baik pengertian prinsip demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak berbalik dengan islam. Sementara itu sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu ia menawarkan adanya pengislaman sebagai berikut:

• Menetapkan tanggung jawab setiap individu dihadapan allah
• Wakil rakyat harus berakhlak islam dalam musyawarah dan tugas-tugas yang lainnya.

Demikian tentang pengertian prinsip demokrasi, sejarah, serta macam-macam demokrasi, semoga bermanfaat untuk kamu yang membaca dan semoga bisa menambah wawasan kamu.

“Pengertian Prinsip Demokrasi, Sejarah, Serta Macam-Macam Demokrasi”